Tindakan Penagihan DJP terhadap Tunggakan Hutang Pajak

72 Tinjau  | 

Tindakan Penagihan DJP terhadap Tunggakan Hutang Pajak

Bagi Wajib Pajak Indonesia, penting bagi kita untuk memahami tindakan-tindakan apa saja yang mungkin dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap tunggakan hutang pajak – untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang pastinya akan memakan biaya dan juga waktu.

Berdasarkan PMK No. 189 / PMK. 03 / 2020, tindakan penagihan yang mungkin dilakukan DJP terhadap tunggakan hutang pajak adalah sebagai berikut:

  1. Menerbitkan Surat Teguran, jika tidak melunasi hutang pajak dalam tujuh (7) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam STP / Surat Tagihan Pajak.
  2. Menerbitkan Surat Paksa, jika tidak melunasi hutang pajak dalam 21 hari setelah Surat Teguran diterbitkan.
  3. Melakukan penyitaan atas aset, jika tidak melunasi hutang pajak dalam (2 x 24 jam) setelah Surat Paksa diterbitkan.
  4. Mengumumkan lelang atas aset yang disita, jika tidak melunasi hutang dalam 14 hari setelah penyitaan aset.
  5. Melakukan penjualan atas aset yang disita melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), jika tidak melunasi hutang dalam 14 hari setelah pengumuman lelang.

Kalau kamu mendapatkan korespondensi dari DJP, tetapi bingung bagaimana cara menanganinya – kamu tentunya dapat melakukan konsultasi dengan konsultan pajak untuk menggali opsi-opsi yang bisa kamu lakukan.

 

 

Right Now Consulting adalah konsultan bisnis di Bali yang berfokus untuk membantu pelaku-pelaku bisnis dalam bidang Akuntansi dan Perpajakan. Right Now Consulting menyediakan jasa akuntansi / pembukuan, jasa perpajakan / konsultan pajak, dan jasa pendirian badan usaha (CV / PT / PT PMA).

Powered by MakeWebEasy.com
Website ini menggunakan kukis untuk pengalaman terbaik Anda, informasi lebih lanjut silakan kunjungi Kebijakan Privasi  dan  Kebijakan Kukis